Tahapan Perubahan Perekonomian di Nusantara

Perubahan Perekonomian di Nusantara

Kerajaan di Indonesia yang pertama berkembang di Indonesia yaitu kerajaan Hindu dan Buddha yaitu kerajaan kutai. sistem perekonomian yang di gunakan pada waktu itu adalah perdagangan, sehingga hubungan dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, China dan wilayah Timur Tengah pun bisa terjalin. kerajaan yang paling berpengaruh dalam perekonomian di nusantara adalah kerajaan sriwijaya dan majapahit

Perkembangan kolonialisme dan imperialisme barat di indonesia
secara umum kedatangan bangsa barat di indonesia dilatar belakangi oleh adanya kebutuhan mendesak mencari rempah-rempah, yang kemudian diikuti oleh mencari kejayaan dan menyebarkan agama (glory, gold, gospel). Bangsa-bangsa barat yang pernah menjajah indonesia antara lain :   

1. Bangsa portugis menjajah indonesia          

Pada tahun 1512, bangsa portugis yang dipimpin oleh fransisco serrao mulai berlayar menuju kepulauan maluku. Bahkan pada tahun 1521, antonio de brito diberi kesempatan untuk mendirikan kantor dagang dan beneng santo paolo di ternate sebagai tempat berlindung dari serangan musuh. Orang-orang portugis yang semula dianggap sebagai sahabat rakyat ternate berubah menjadi pemeras dan musuh.          
2. Bangsa spanyol menjajah indonesia       

Pelaut spanyol berhasil mencapai kepulauan maluku pada tahun 1521. Bangsa spanyol dimanfaatkan oleh rakyat tidore untuk bersekutu dalam melawan rakyat ternate. Maka pada tahun 1534, ada perjanjian bahwa bangsa spanyol memperoleh wilayah perdagangan di filipina sedangkan bangsa portugis tetap berada di kepulauan maluku.
3. Bangsa belanda menjajah indonesia

Proses penjajahan bangsa belanda terhadap indonesia memakan waktu yang sangat lama, yaitu mulai dari tahun 1602 sampai tahun 1942. Penjelajahan bangsa belanda di indonesia, diawali oleh berdirinya persekutuan dagang hindia timur atau vereenigde oost indische campagnie (voc).pd kepemimpinan VOC di terapkan sistem ekonomi monopolis.VOC adalah lembaga yang menguasai perdagangan dan perekonomian Indonesia.

       Peraturan-peraturan yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung monopoli itu. Pada tahun 1795, VOC bubar karena dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda.

Sejak pertengahan abad ke-17 sampai berakhirnya VOC, Belanda sudah menguasai hampir seluruh penghasil dan perdagangan rempah-rempah, kecuali Aceh.
Setelah VOC dibubarkan, kekuasaan atas Indonesia berturut-turut dipegang oleh Daendels, Janssens, Raffles dan pemerintah Hindia-Belanda.

Masa pendudukan Jepang ( 1942-1945)

Tanggal 1 maret 1942, tentara jepang berhasil mendarat pasukannya di pulau jawa di tiga tempat sekaligus, yaitu teluk Banten, eretan waten (jawa barat), dan kranggan ( jawa tengah). Keadaan ini memaksa gubernur jendral hindia belanda, tjarda van starkenborgh stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara jepang pemimpin letnan jendral hitishi imamura dalam sebuah pertemuan di kalijatitanggal 8 maret 1942. Pertemuan ini mengakhiri kolonial belanda dan menempatka jepang sebagai pengusa baru atas Indonesia.

Pemerintah militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya, terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan, karena produksi bahan makanan untuk memasok pasukan militer dan produksi minyak jarak untuk pelumas pesawat tempur menempati prioritas utama. Impor dan ekspor macet, sehingga terjadi kelangkaan tekstil yang sebelumnya didapat dengan jalan impor.

Seperti ini lah sistem sosialis ala bala tentara Dari Nippon. Segala hal diatur oleh pusat guna mencapai kesejahteraan bersama yang diharapkan akan tercapai seusai memenangkan perang Pasifik.

Kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah kolonial menimbulkan penderitaan bagi bangsa Indonesia yaitu tanam paksa dan politik kolonial liberal yang menyebabkan timbulnya perlawanan-perlawanan dari berbagai daerah di Kepulauan Nusantara.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Lama

Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun yaitu dari tahun 1945-1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator Presiden Sukarno.

Masa Pasca Kemerdekaan (1945-1950) Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk, antara lain disebabkan oleh :

Inflasi yang sangat tinggi, disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Adanya blokade ekonomi oleh Belanda sejak bulan November 1945 untuk menutup pintu perdagangan luar negri RI. Kas negara kosong. Dan Eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi, antara lain :
1.  Program Pinjaman Nasional pada bulan Juli 1946.

2. Upaya menembus blokade dengan diplomasi beras ke India, mangadakan kontak dengan perusahaan swasta Amerika, dan menembus blokade Belanda di Sumatera dengan tujuan ke Singapura dan Malaysia.

3. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera)

Masa Demokrasi Liberal (1950-1957)

 Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina.  Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka.

 Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1967)

Sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959, Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin& struktur ekonomi Indonesia menjurus pada sistem etatisme (pemerintah mengatur segalanya) sebagai akibat dari dekrit presiden 5 Juli 1959. Sistem ini diharapkan akan membawa kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik,dan ekonomi (Mazhab Sosialisme). Namun kebijakan ekonomi tersebut pada masa ini belum bisa memperbaiki keadaan ekonomi indonesia.

Perekonomian Indonesia Pada Masa Orde Baru

Pemerintah Orde Baru selama 32 tahun. Setelah jatuhnya masa pemerintahan presiden Soekarno dan digantikan oleh presiden Soeharto,. Pada masa ini perbaikan di bidang ekonomi dan politik adalah prioritas utama. Dan pada awal 1966 tingkat inflasi kurang lebih 650 % per tahun Krisi moneter yang melanda Negara-negara di Asia Tenggara sejak bulan Juli 1996, juga mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Dan dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Ini Hasilnya, pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan penurunan angka kematian bayi, d

Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.

Pada awal pemerintahannya usaha – usaha yang dilakukan sangat berhasil untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial yang adil.

            Sehingga meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi secara fundamental pembangunan nasional sangat rapuh. Akibatnya, ketika terjadi krisis moneter tidak hanya menimbulkan kesulitan keuangan Negara, tetapi juga telah menghancurkan keuangan nasional. Faktor lain yang menyebabkan krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak terlepas dari masalah utang luar, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk. Harga-harga meningkat secara drastis, nilai tukar rupiah melemah dengan cepat, dan menimbulkan berbagai kekacauan di segala bidang, terutama ekonomi. Pada akhir tahu 90-an dengan runtuhnya rezim Orde Baru dan seiring dengan era reformasi terbuka.

Ekonomi Orde Reformasi (1998 sampai sekarang)

a.                  Pemerintahan BJ Habibie (1998)

Sejak juli 1997 rupiah mulai tidak stabil dan mulai menggoncang perekonomian nasional. Pada oktober 1997 Indonesia meminta bantuan keuangan IMF, nilai tukar rupiah terus melemah dari awalnya Rp. 2.500 per dollar AS sampai mencapai Rp. 15.000 per dollar AS, hal ini menyebabkan terjadinya krisis ekonomi di Indonesia yang akhirnya juga memunculkan krisis politik ditandai dengan turunnya presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 digantikan oleh wakilnya BJ Habibie.

Pemerintahan presiden BJ.Habibie yang mengawali masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas politik.           

b.                  Pemerintahan Abdurrahman Wahid / Gusdur (1999)

Ketidakstabilan politik dan sosial yan tidak kunjung surut selama pemerintahan Gusdur menaikkan tingkat country risk Indonesia. Hal ini ditambah semakin buruknya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan IMF, membuat pelaku-pelaku bisnis termasuk investor asing enggan melakukan kegiatan bisnis atau menanam modalnya di Indonesia. Akibatnya perekonomian nasional pada masa Gusdur tahun 2001 cenderung lebih buruk daripada pemerintahan Habibie bahkan bias membawa Indonesia ke krisis kedua yang dampaknya terhadap ekonomi, sosial dan politik akan jauh lebih besar daripada krisis tahun 1997.

c.                   Pemerintahan Megawati (2001)

Kabinet Gotong Royong pimpinan Megawati menghadapi keterpurukan kondisi ekonomi yang ditinggal Gusdur seperti tingkat suku bunga, inflasi saldo neraca pembayaran dan deficit APBN. Di masa ini direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional. Pada pemerintahan Megawati mulai tahun 2002 dan di tahun 2003 kondisi makro ekonomi semakin membaik yakni inflasi, tingkat suku bunga turun, kurs rupiah stabil, stabilitas politik tercipta dan roda perekonomian dapat roda perekonomian dapat bergerak kembali.

d.                  Pemerintahan SBY 2004 sampai sekarang

Kebijakan presiden SBY adalah mengurangi subsidi BBM, atau dengan kata lain menaikkan harga BBM. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin, PNPM Mandiri dan Jamkesmas. Bank Indonesia menetapkan empat kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini, yakni BI rate, nilai tukar, operasi moneter dan kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas, serta makroprudensial lalu lintas modal.

Kondisi Perekonomian Indonesia saat ini masih jauh dari yang kita harapkan, perkonomian yang belum bisa dikategorikan sebagai perekonomian negara yang stabil atau baik. Hal ini dapat dilihat dari ketidakmerataannya kondisi perekonomian yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial dimana terjadinya perbedaan antara adanya keberadaan kawasan mewah yang golongan masyarakatnya menegah keatas dengan adanya keberadaan kawasan kumuh yang tingkat ekonomi masyarakatnya sangat memperihatinkan.

Masalah Perekonomian Indonesia yang sampai saat ini sangat memperihatinkan bukan hanya tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi melainkan kinerja pemerintah yang tidak maksimal dan ketidakbijaksanaannya pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat seperti yang sudah dibahas pada artikel diatas pemerintah lebih mengutamakan pembangunan ifrastruktur dibanding mengalokasikan dananya untuk menanggulagi masalah perekonomian masyarakat dibeberapa wilayah di Indonesia.

5. Jokowidodo

Bagaimana perekonomian di indonesia nanti kita lihat saja ???